Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, dirinya agak terkejut dengan pernyatan Presiden SBY mengenai istilah monarki.  “Kami juga agak terkejut dengan pernyataan Pak Presiden mengenai istilah monarki, meskipun Golkar tetap berpraduga baik,”katanya di Gedung DPR, Rabu, (1/12).

Menurut Priyo, DPR sudah lama meminta Menteri Dalam Negeri untuk segera mengajukan draft dari RUU DIY ini, sampai hari ini juga kami menunggu. “Kami sudah dua bulan ini menunggu Mendagri untuk segera mengirimkan draft RUU DIY, kami terkejut dengan penyataan Presiden mengenai monarki, sudah tentu kami di DPR khusunya Golkar praduga baik, mungkin Presiden belum lengkap menjelaskan gagasannya mengenai ini,”katanya.

Dia menambahkan,  kalau nantinya draft RUU dari pemerintah isinya menghilangkan keitimewaan DIY,  fraksi Partai Golkar jelas akan menolak usulan dari pemerintah. “Kami masih berkeinginan dan berkepentingan dengan peran dari Sultan IX dan Pakualam VIII, karena itu sejogjanya negara tetap mempertahankan predikat keistimewaan bagi Jogjakarta,”katanya.

Priyo mengatakan, keistimewaan inilah yang harus kita bangun dengan nilai kebersamaan. “Apakah nanti memposisikan Sultan dan Pakualam ini dalam posisi centrum mengelola otoritas budaya dan otoritas lain yang memungkinkan siapapun untuk memimpin Jogja harus mendapatkan persetujuan dari Sultan dan Pakualam, ataukah dengan cara seperti sekarang ini, selama Sri sultan dan Pakualam masih sehat, semestinya ditetapkan otomatis sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY,”terangnya.

Priyo menegaskan, pemerintah harus menjelaskan persoalan pernyataan monarki tersebut, karena kalau sampai multi interpretasi kami tetap tidak mau. jakarta(02/12).si. Foto/doeh/parle/DS